SATUMEDIAGARUT – Anggota DPRD Garut Fraksi PDI Perjuangan, Yudha Puja Turnawan, berikan tanggapan dengan adanya laporan publik mengenai keberadaan sejumlah Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang dinilai tidak transparan, bahkan terindikasi memiliki hubungan dekat dengan oknum internal Dinas Pendidikan Garut.
“Ini berawal dari audiensi dari kawan-kawan IWOI, berkaitan dengan PKBM, dugaan mark-up peserta didik yang fiktif. Kita menindaklanjuti dengan sidak ke lapangan. Pada saat itu di audiensi itu sempat ada bahwa ini ada indikasi, jejaring PKBM, terutama PKBM di Bungbulang dan Pakenjeng memiliki orang-orang dekat Pak Kadis,” ujar Yudha, Jum’at (09/05/2025).
Saat Pansus LKPJ, lanjut Yudha, dirinya tabayun bertemu dengan Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Kabupaten Garut, Ade Manadin dan menyampaikan permasalahan tudingan PKBM di Bungbulang dan Pakenjeng merupakan jejaring Kadisdik Ade Manadin.
“Pak Kadis membantah, namun beliau mengakui adanya banyak PKBM bermasalah yang melakukan mark-up, itu diakui, bahkan memang beberapa hari ini ada pengembalian uang dari beberapa PKBM. Karena PKBM ini mendapatkan BOP kesetaraan sesuai dengan, misalkan kalau kata operatornya ada 160 siswa, dia mendapatkan BOP kesetaraan, walaupun kenyataannya tidak sebanyak itu,” terang Yudha.
Yudha meminta agar penyelenggara PKBM yang bermasalah sebagaimana tersebut, segera mengembalikan dan saat ini sudah banyak yang mengembalikan ke Dinas Pendidikan yang nantinya dimasukkan ke Kas Daerah.
“Pak Kadisdik ketika kesempatan rapat Pansus LPPJ, membantah dan beliau berkomitmen untuk membenahi, dan harapan saya selaku anggota dewan, ingin terjadi pembenahan agar bantuan itu tepat sasaran. Jangan sampai hanya dinikmati oleh pengelola PKBM, ini dzolim,” ungkap Yudha.
Yudha tidak berharap, di saat banyak siswa dengan katagori miskin dan membutuhkan jaring pengaman sosial bantuan pendidikan dan malah terjadi mark-up siswa. Ia juga mengklarifikasi isi berita online yang beredar di salah satu media online.
“Saya tidak ujug-ujug menuduh, hanya menanyakan ke Pak Kadis langsung bahkan, tabayun ke Pak Kadis, cuma momentumnya di saat Rapat Pansus LKPJ ketika kita membahas program kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Garut di tahun Anggaran 2024, mulai dari standar pelayanan pendidikan dan banyak hal dan akhirnya lari ke PKBM dan maraknya pemotongan PIP yang jalur aspirasi,” katanya.
Kaitan dengan pemotongan PIP yang dilakukan di sekolah, Yudha menyebut bahwa pemotongan PIP ini bukan oleh sekolah, tapi terjadi di sekolah-sekolah.
“Yang memotong bukan sekolah, tapi ini terjadi di sekolah-sekolah. Terakhir yang saya tahu di SMP di Kadungora, kemudian ada di SMA di Cilawu. Ini bukan bagian dari salah menyalahkan, harapan saya Pak Kadisdik bisa benar-benar bersih-bersih di Dinas Pendidikan,” harapnya.
Yudha meminta, Dinas Pendidikan Kabupaten Garut mempunyai ketegasan dalam melakukan pengawasan, karena kurangnya ketegasan, akan menjadi peluang upaya penyelewengan seperti kejadian mark-up data siswa di PKBM di Kabupaten Garut.
Hal ini juga gayung bersambut, dimana Kadisdik Garut pada saat Rapat Pansus LKPJ, berkomitmen akan melakukan pembenahan secara serius tentang mark-up siswa di PKBM, agar bantuan pusat bssa tepat sasaran. (*)
