GARUT – Aspirasi pemerintah desa yang akan disampaikan melalui audiensi dengan DPRD Provinsi Jawa Barat mendapat respons positif dari Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Fraksi PDI Perjuangan, Memo Hermawan.
Memo Hermawan yang saat ini menjabat sebagai Sekretaris Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat menyampaikan apresiasi terhadap inisiatif Dewan Pimpinan Cabang (DPC) APDESI Merah Putih Kabupaten Garut dalam memperjuangkan berbagai kepentingan pemerintahan desa.
Ia memandang, langkah APDESI menyampaikan aspirasi tersebut sangat tepat. Terlebih, sejumlah persoalan yang diangkat berkaitan dengan komitmen Gubernur Jawa Barat dan memiliki pijakan hukum yang jelas dalam peraturan perundang-undangan.
Menurutnya, aspirasi yang disuarakan pemerintah desa merupakan bagian dari upaya memperoleh pemenuhan hak dan kewajiban desa. Karena itu, sudah selayaknya berbagai tuntutan tersebut mendapat perhatian dari pemerintah provinsi.
Memo pun meminta Gubernur Jawa Barat agar tidak menunda realisasi kebijakan yang menjadi harapan pemerintah desa. Ia menilai, berbagai aspirasi tersebut mempunyai dasar regulasi yang kuat sehingga perlu ditindaklanjuti melalui kebijakan konkret.
Lebih jauh, ia menekankan bahwa perhatian terhadap pembangunan desa harus menjadi salah satu prioritas pemerintah provinsi. Pasalnya, desa merupakan bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan menjadi ujung tombak pembangunan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Dalam permohonan audiensi yang diajukan DPC APDESI Merah Putih Kabupaten Garut, terdapat lima persoalan utama yang menjadi perhatian dan akan diperjuangkan kepada DPRD Provinsi Jawa Barat.
” Pertama, terkait regulasi Kawasan Perdesaan Mandiri Pangan (KDMP). APDESI mendorong adanya kejelasan regulasi dan implementasi program ketahanan pangan di tingkat perdesaan. Hal ini merujuk pada Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2025 tanggal 22 Oktober 2025 tentang Percepatan Pembangunan Fisik Gerai, Pergudangan, dan Kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih,” ujarnya.
” Kedua, sinkronisasi anggaran infrastruktur provinsi yang masuk ke wilayah desa. Pemerintah desa mengharapkan adanya kepastian alokasi anggaran pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur strategis dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat,” sambung Memo.
Untuk persoalan infrastruktur, pemerintah desa mendasarkan aspirasinya pada Pasal 72 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Ketentuan tersebut menyebutkan bahwa bantuan keuangan dari APBD provinsi dan APBD kabupaten/kota merupakan salah satu sumber pendapatan desa.
Selain ketentuan tersebut, aspirasi ini juga mengacu pada Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 900/Kep.121-DPM-Desa/2026 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Keuangan kepada Desa untuk Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2026.
” Ketiga, kejelasan realisasi hak dan keberlanjutan apresiasi bagi desa maupun tokoh penerima penghargaan Anugerah Gapura Sri Baduga,” ujarnya.
Pada poin ketiga, APDESI menginginkan adanya kepastian mengenai keberlanjutan penghargaan bagi desa dan tokoh yang telah menerima Anugerah Gapura Sri Baduga. Penghargaan tersebut diharapkan tidak hanya menjadi apresiasi secara moral, tetapi juga diikuti dengan pembinaan dan dukungan nyata dari pemerintah provinsi.
Hal ini didasarkan pada asas rekognisi dan subsidiaritas sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dasar lainnya adalah Surat Edaran Nomor 110/HM-DESA tentang Penyelenggaraan Anugerah Gapura Sri Baduga Desa dan Kelurahan Tahun 2025 serta Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 140.05/Kep.714-DPM-DESA/2025 tentang Tim Penilai.
” Keempat, mendorong pengalokasian kembali dana aspirasi DPRD Provinsi Jawa Barat untuk desa, sekaligus mendesak percepatan penerbitan petunjuk teknis (juknis) dan transparansi jadwal pencairan bantuan keuangan (bankeu) desa serta dana hibah provinsi,” ujarnya
Aspirasi berikutnya berkaitan dengan kepastian pengalokasian dana aspirasi DPRD Provinsi Jawa Barat untuk desa. APDESI juga menekankan perlunya percepatan penerbitan petunjuk teknis serta keterbukaan informasi mengenai waktu pencairan bantuan keuangan desa dan dana hibah provinsi.
Secara regulasi, tuntutan tersebut mengacu pada Pasal 72 ayat (1) huruf e dan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang telah diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024.
Kedua ketentuan tersebut berkaitan dengan sumber pendapatan desa dari bantuan keuangan pemerintah daerah serta prinsip pengelolaan keuangan desa yang harus mengutamakan transparansi, akuntabilitas, partisipasi, ketertiban, dan kedisiplinan dalam penggunaan anggaran.
Di samping itu, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah turut menjadi landasan dalam pemberian bantuan keuangan kepada desa untuk menunjang pelaksanaan prioritas pembangunan daerah.
” Kelima, meminta kejelasan realisasi janji politik Gubernur Jawa Barat terkait bantuan anggaran operasional Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) sebesar Rp100 juta per desa,” ujar Memo Hermawan.
Poin terakhir yang menjadi perhatian APDESI adalah realisasi komitmen bantuan operasional PKK sebesar Rp100 juta untuk setiap desa. Dukungan anggaran tersebut dinilai penting mengingat PKK mempunyai peran strategis dalam membantu pemerintah desa meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga.
Aspirasi ini juga berlandaskan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa beserta perubahannya melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024. Regulasi tersebut menjadi salah satu dasar penguatan peran lembaga kemasyarakatan desa, termasuk dalam mendukung pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat.
Melalui audiensi yang direncanakan, DPC APDESI Merah Putih Kabupaten Garut berharap DPRD Provinsi Jawa Barat dapat menampung dan mengawal seluruh aspirasi tersebut hingga memperoleh kejelasan tindak lanjut dari pemerintah provinsi.
Dukungan Memo Hermawan terhadap perjuangan APDESI diharapkan menjadi dorongan tambahan agar hak-hak pemerintah desa dapat dipenuhi sesuai ketentuan hukum. Selain itu, berbagai janji dan komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Barat diharapkan tidak hanya menjadi wacana, tetapi benar-benar diwujudkan melalui program dan dukungan anggaran.
” Sebab, pembangunan desa yang berkeadilan membutuhkan kepastian regulasi, keberpihakan anggaran, serta komitmen pemerintah yang tidak hanya berhenti pada janji, tetapi diwujudkan melalui kebijakan yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat desa,” tutup Memo Hermawan.*
