Yudha Puja Turnawan Dorong Penguatan Anggaran untuk Organisasi Masyarakat Sipil dalam Penanggulangan HIV/AIDS dan TBC

GARUT – Penanggulangan HIV/AIDS, tuberkulosis (TBC), dan malaria membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, tidak hanya mengandalkan Dinas Kesehatan maupun fasilitas pelayanan kesehatan. Peran organisasi masyarakat sipil (OMS) dinilai penting untuk memperluas jangkauan pelayanan, terutama dalam menjangkau kelompok rentan dan masyarakat yang sulit mengakses layanan kesehatan.

Hal tersebut menjadi perhatian Anggota DPRD Kabupaten Garut dari Fraksi PDI Perjuangan, Yudha Puja Turnawan, saat menghadiri Lokakarya Penguatan Perencanaan, Penganggaran, dan Pembiayaan Program AIDS, Tuberkulosis, dan Malaria (ATM) melalui Monitoring dan Evaluasi serta Implementasi Social Contracting Tingkat Kabupaten/Kota.

Kegiatan yang diselenggarakan Asosiasi Dinas Kesehatan Seluruh Indonesia melalui program Resilient and Sustainable Systems for Health (RSSH) ATM Provinsi Jawa Barat tersebut berlangsung selama dua hari, Senin hingga Selasa, 16–17 November 2026, di Hotel Sabda Alam, Kabupaten Garut.

Yudha hadir mewakili Komisi IV DPRD Kabupaten Garut. Dalam forum tersebut, ia menyoroti pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah, DPRD, organisasi masyarakat sipil, dan komunitas dalam memperkuat upaya pencegahan serta pengendalian HIV/AIDS, TBC, dan malaria.

Menurutnya, penanggulangan ketiga penyakit tersebut tidak akan berjalan maksimal apabila hanya bertumpu pada Dinas Kesehatan dan puskesmas. Keterbatasan tenaga kesehatan dan luasnya persoalan sosial di masyarakat membutuhkan dukungan berbagai elemen yang memiliki kedekatan langsung dengan kelompok sasaran.

“Penanggulangan HIV/AIDS dan TBC tidak bisa hanya dibebankan kepada Dinas Kesehatan maupun puskesmas. Ada keterbatasan tenaga dan jangkauan pelayanan. Karena itu, perlu kolaborasi dengan organisasi masyarakat sipil dan komunitas yang selama ini sudah bergerak langsung di tengah masyarakat,” ungkap Yudha.

Ia menilai, organisasi masyarakat sipil memiliki posisi strategis karena mempunyai jaringan akar rumput dan pendekatan sosial yang lebih dekat dengan masyarakat. Keunggulan tersebut memungkinkan mereka menjangkau kelompok yang selama ini belum sepenuhnya tersentuh pelayanan formal pemerintah.

Dalam penanggulangan HIV/AIDS, misalnya, masih terdapat kelompok rentan dan termarginalkan yang membutuhkan pendekatan persuasif, pendampingan, serta perlindungan dari stigma dan diskriminasi.

Sementara itu, penularan TBC juga berkaitan erat dengan berbagai persoalan sosial, seperti kondisi lingkungan, kepadatan hunian, kemiskinan, dan keterbatasan akses terhadap pelayanan kesehatan.

Karena itu, keterlibatan organisasi masyarakat sipil tidak seharusnya dipandang sekadar sebagai pelengkap program pemerintah. Keberadaan mereka merupakan bagian penting dalam memperluas upaya pencegahan, penemuan kasus, pendampingan, hingga memastikan masyarakat memperoleh akses pelayanan kesehatan.

Yudha Dorong Alokasi Anggaran bagi Organisasi Masyarakat

Yudha menegaskan, kolaborasi antara pemerintah daerah dan organisasi masyarakat sipil harus diwujudkan melalui kebijakan konkret, bukan sekadar ajakan atau komitmen dalam forum diskusi.

Ia mendorong agar DPRD turut memperkuat dukungan anggaran bagi organisasi masyarakat sipil yang selama ini berkontribusi dalam menjangkau dan mendampingi masyarakat terdampak HIV/AIDS maupun TBC.

Menurutnya, organisasi yang telah memiliki pengalaman, jaringan, dan kapasitas pendampingan perlu mendapatkan ruang kemitraan yang jelas dalam pelaksanaan program pemerintah daerah.

Di Kabupaten Garut, sejumlah organisasi telah terlibat dalam upaya penanggulangan penyakit tersebut. Untuk penanggulangan HIV/AIDS terdapat Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI), Female Plus, dan Komisi Penanggulangan AIDS (KPA).

Sementara dalam penanggulangan TBC, terdapat Stop TB Partnership Indonesia (STPI) Penabulu dan ‘Aisyiyah.

Keberadaan organisasi-organisasi tersebut merupakan modal sosial yang perlu diperkuat. Pemerintah daerah dapat mengoptimalkan jaringan, pengalaman, dan sumber daya yang telah dimiliki organisasi tersebut untuk memperluas jangkauan program hingga ke tingkat masyarakat.

Social Contracting Jadi Peluang Memperkuat Kemitraan

Salah satu pembahasan penting dalam lokakarya tersebut adalah implementasi Social Contracting, yaitu pola kemitraan antara pemerintah dengan organisasi masyarakat sipil dan kelompok masyarakat melalui mekanisme Swakelola Tipe III dan Tipe IV.

Melalui skema tersebut, pemerintah daerah dapat melibatkan organisasi masyarakat sipil dan kelompok masyarakat dalam pelaksanaan program sesuai kapasitas serta kompetensi masing-masing, dengan tetap memperhatikan ketentuan pengadaan barang/jasa pemerintah dan tata kelola anggaran.

Yudha berpandangan, mekanisme ini perlu dimanfaatkan secara optimal. Dengan demikian, organisasi masyarakat sipil tidak hanya diminta membantu pemerintah, tetapi juga memperoleh dukungan pembiayaan yang memadai agar pelaksanaan program dapat berjalan secara berkelanjutan.

Selain itu, ia mengingatkan pentingnya komitmen pemerintah daerah untuk mengintegrasikan target pencegahan dan pengendalian ATM ke dalam dokumen perencanaan pembangunan serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Upaya tersebut sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis. Regulasi ini mengatur tanggung jawab pemerintah daerah dalam mendukung penanggulangan TBC, termasuk melalui perencanaan, pendanaan, penemuan kasus secara aktif, serta pencatatan dan pelaporan.

Dengan demikian, penanggulangan TBC tidak hanya menjadi tanggung jawab sektor kesehatan, tetapi membutuhkan dukungan lintas sektor dan komitmen pendanaan yang berkesinambungan.

Jangan Biarkan Organisasi Akar Rumput Berjuang Sendirian

Yudha berharap lokakarya tersebut tidak berhenti sebatas forum diskusi dan pertukaran gagasan. Hasil pembahasan harus ditindaklanjuti dengan kebijakan konkret yang memperkuat kemitraan antara pemerintah daerah dan organisasi masyarakat sipil.

Menurutnya, keberhasilan eliminasi HIV/AIDS, TBC, dan malaria tidak cukup diukur dari jumlah program yang dilaksanakan maupun besarnya anggaran yang terserap.

Lebih dari itu, keberhasilan harus terlihat dari sejauh mana masyarakat yang membutuhkan dapat dijangkau, memperoleh pendampingan, mendapatkan pelayanan kesehatan, serta terbebas dari hambatan stigma dan diskriminasi.

“Organisasi masyarakat sipil sudah bekerja menjangkau masyarakat hingga ke akar rumput. Pemerintah daerah harus hadir memperkuat kerja mereka melalui kebijakan dan dukungan anggaran yang jelas. Jangan sampai organisasi yang selama ini membantu pemerintah justru harus berjuang sendiri karena keterbatasan pembiayaan,” menjadi pesan penting dari dorongan penguatan kolaborasi tersebut.

Melalui keterlibatan DPRD dalam lokakarya ini, Yudha berharap Kabupaten Garut mampu membangun sistem penanggulangan AIDS, TBC, dan malaria yang lebih inklusif, terencana, serta berkelanjutan.

Sebab, perlindungan kesehatan masyarakat bukan semata-mata tanggung jawab tenaga medis. Hal tersebut merupakan tanggung jawab bersama yang membutuhkan kehadiran pemerintah, dukungan anggaran, dan partisipasi aktif masyarakat agar tidak ada kelompok yang tertinggal dalam memperoleh hak atas kesehatan.(Feri)

Tinggalkan Balasan