Rumah Ambruk di Mekarwangi Cihurip, Yudha Puja Turnawan Dorong Perbaikan dan Pemerataan Bantuan Rutilahu

GARUT – Anggota DPRD Kabupaten Garut dari Fraksi PDI Perjuangan, Yudha Puja Turnawan, mengunjungi keluarga Marjang dan Mirawati yang rumahnya ambruk akibat pergeseran tanah di Kampung Legok Muncang, RT 01 RW 02, Desa Mekarwangi, Kecamatan Cihurip, Kabupaten Garut, Rabu (18/11/2026).

Peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 06.30 WIB setelah hujan deras mengguyur wilayah tersebut. Kondisi tanah di bawah bangunan yang diduga menjadi gembur dan mengalami pergeseran mengakibatkan rumah milik pasangan suami istri itu ambruk.

“Rumah kang Marjang dan istrinta teh Mirawati ambruk di hari rabu 18 november 2026 sekitar pukul 06.30 WIB di kampung Legok Muncang RT 01 RW 02 desa Mekarwangi kecamatan Cihurip.
Hujan deras membuat tanah dibawah rumah gembur dan mengalami pergeseran,” ujar Yudha.

Pada hari yang sama, Yudha bersama sejumlah pihak meninjau langsung kondisi keluarga korban. Dalam kunjungan tersebut, ia juga menyerahkan bantuan berupa sembako dan santunan uang untuk membantu meringankan beban keluarga yang terdampak.

” Di hari yang sama saya bersama pak Ganjar Ahadiat Tursana, kang Yuyus ketua Bapeksi Garut, pak Yayat kepala Desa Mekarwangi menengok keluarga yang terkena musibah. Selaku wakil rakyat saya memberikan tali asih sembako dan santunan uang untuk meringankan beban kang Marjang dan teh Mirawati.
Ketika musibah terjadi kang marjang dan keluarga sedang berada di dalam rumah, beruntung tida ada yang mengalami cedera dalam musibah ini,” ujarnya.

Yudha mengungkapkan, keluarga Marjang tercatat dalam kategori desil satu berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Meski demikian, keluarga tersebut belum menerima seluruh komponen perlindungan sosial dari pemerintah pusat.

Menurutnya, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian pemerintah daerah, terlebih setelah keluarga Marjang mengalami musibah yang mengakibatkan tempat tinggalnya ambruk. Dukungan pemerintah dinilai diperlukan agar proses pemulihan kondisi keluarga, khususnya perbaikan rumah, dapat segera dilakukan.

“Keluarga kang Marjang dikategorikan desil satu dalam DTSEN, namun keluarga ini tidak mendapatkan semua komponen perlindungan sosial pemerintah pusat,” ujar Yudha.

Ia berharap Bupati Garut dapat menginstruksikan Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim) untuk membantu perbaikan rumah keluarga Marjang. Apabila penanganan belum dapat direalisasikan dalam waktu dekat, ia meminta agar keluarga tersebut diprioritaskan sebagai penerima bantuan perbaikan rumah pada tahun anggaran 2027.

” Harapan saya bupati Garut bisa mengarahkan Disperkim untuk membantu kang Marjang dan keluarga memperbaiki rumahnya. Jika tidak memungkinkan maka dinas terkait bisa menentukan keluarga ini menjadi penerima bantuan perbaikan rumah di tahun anggaran 2027,” ujar Yudha.

Selain mendorong penanganan terhadap rumah Marjang, Yudha turut menyoroti pemerataan alokasi program Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) di Kabupaten Garut. Ia menilai, distribusi bantuan harus mempertimbangkan kebutuhan masyarakat secara menyeluruh agar tidak terpusat di desa atau wilayah tertentu.

Berdasarkan dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Disperkim Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2027 yang diterimanya, Yudha menilai rencana alokasi bantuan Rutilahu di Kecamatan Cihurip belum mencerminkan pemerataan antarwilayah.

Dalam dokumen tersebut, terdapat alokasi bantuan untuk 15 rumah di Kecamatan Cihurip. Namun, seluruh calon penerima dan lokasi bantuan disebut telah ditetapkan pada empat desa, sementara desa lainnya belum memperoleh alokasi.

“Selaku anggota DPRD Garut saya meminta kepada bupati Garut agar mengarahkan dinas perumahan pemukiman untuk melakukan pemerataan desa yang mendapatkan bantuan rutilahu di tahu. Anggaran 2027 nanti sebelum APBD Garut TA 2027 diterapkan. Karena CPCL di RKA dispeki. Garut untuk tahun anggaran 2027 yang kami terima masih belum berkeadilan. Disperkim Garut mengalokasikan bantuan rutilahu untuk 15 rumah di kecamatan cihurip, semuanya sudah ada nama penerima manfaat dan lokasinya, namun sayangnya semua berlokasi di desa cihurip, desa cisangkal, desa mekarwangi dan desa jayamukti tidak mendapatkan satupun alokasi perbaikan rumah,” ujar Yudha.

Yudha berharap pemerintah daerah dapat menjadikan masukan tersebut sebagai bahan evaluasi sebelum APBD Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2027 ditetapkan. Ia menekankan pentingnya perencanaan anggaran yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat sehingga bantuan perbaikan rumah dapat menjangkau desa-desa yang membutuhkan secara lebih proporsional.

” Semoga bupati garut bisa mewujudkan APBD Garut yang lebih berkeadilan untuk rakyat garut fi tahun anggaran 2027,” ujar Yudha.(Gilang)

Tinggalkan Balasan